Masa Pendudukan Jepang di Indonesia Kelompok 2

Kelas: XI MIPA-6

Kelompok : 2

Anggota Kelompok:

©      Alifia Ayu S              (02)

©      Alvi Utami                 (03)

©      Hastin Jania R           (14)

©      Isna Nur Faizah        (17)

©      Miftahul jannah        (20)

©      Rizqi Milania P         (26)

©      Siti Osmatun K         (28)

©      Syahfillia Nurul M   (29)

1.      Kebijakan pokok masa pendudukan Jepang di Indonesia

Kebijakan pokok yang dilakukan Jepang ketika di Indonesia yaitu jepang mempropagandakan kebijakan “bersaudara” yang menganggap bahwa jepang adalah  saudara tua dari bangsa Indonesia yang dipandang dapat membebaskan Indonesia dari cengkeraman Belanda . dalam propaganda-propagandanya Jepang selalu memperdengarkan lagu Indonesia Raya bahkan mengibarkan bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat Indonesia.  Jepang juga menganggap bahwa dirinya adalah bangsa yang menjadi keturunan dewa,  karena itu lah, kedatangannya di Indonesia harus dipandang sebagai pelindung yang akan mendatangkan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya, termasuk Indonesia.

     Prioritas kebijakan Jepang

1.      Menghapuskan pengaruh Barat terutama negara sekutu

2.      Menguasai Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan manusia yang bertujuan untuk kemenangan Jepang

3.      Membentuk kesatuan keluarga umat manusia dengan memajukan dan mempersatkan bangsa-bangsa di dunia

     Usaha-usaha pemerintah Jepang di Indonesia

1.      Pembentukan pemerintahan militer

2.       Membentuk organisasi-organisasi yng bersifat sosial kemasyarakatan maupun organisasi militer dan semi militer

3.      Melarang pemakaian bahasa Belanda

4.      Mengembangkan pemerintahan sipil

5.      Memperkenalkan penggunaan kalender  jepang

 Usaha-usaha jepang guna menarik simpati dan dukungan rakyat terhadap usaha perang adalah sebagai berikut

1.      Dibentuk Dewan Penasehat Pusat (Chuo Sangi In) dan Dewan Daerah (Shu Sangi Kai)

2.      lagu Indonesia Raya dan bendera Merah Putih boleh dikibarkan.

3.      Para pemimpin politik yang dipenjara pada masa sebelumnya dibebaskan.

4.      Seluruh rakyat dilibatkan dalam aspek keamanan daerah masing-masing.

5.      Pembentukan organisasi-organisasi

Organisasi-organisasi yang di bentuk oleh Jepang antara lain:

ü organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan

1. Gerakan Tiga A
Dibentuk pada tanggal 29 maret 1942 . semboyan dari gerakan ini adalah nippon Cahaya Asia, nipponpelindung Asia, dan  nippon Pemimpin Asia. Gerakan ini dipimpin oleh Mr. Samsuddin dan Shimizu dan dibantu oleh tokoh lain seperti Sutan pamuncak dan Moh. Saleh. Jepang berusaha agar organisasi ini menjadi wadah propaganda yang efektif, namun gagal dan dibubarkan tahun yang sama di bulan desember dikarenakan tidak berhasil menarik simpati bangsa Indonesia

2. Pusat Tenaga Rakyat (Putera)
Dibentuk pada tanggal 1 Maret 1943. Dipimpin oleh  Ir. Soekarno, Drs. Moh Hatta, Ki Hajar Dewantara dan K.H. Mas Mansur. Tujuannya hampir sama dengan gerakan tiga A. namun dijadikan wadah untuk membina kader-kader bangsa. Pada tahun 1944 Putera dibubarkan akibat tidak digunakan sebagai usaha menggerakan massa untuk membantu jepang

3. MIAI dan Masyumi
organisasi ini bukan merupakan partai politik sehingga Jepang masih memberikan izin untuk berkembangnya sebuah partai Islam.Pimpinan MIAI diserahkan kepada Wondoamisena dan K.H. Mas Mansur. Akhir tahun 1943 MIAI dibubarkan karena pada perkembanganya tidak memberikan kontribusi pada jepang. Sebagai gantinya dibentuk Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)dengan tujuan agar jepang dapat menumpulkan dana dan memobilisasi umat islam untuk mrnpang kegiatan perang asia timur raya.

4. Jawa Hokokai
adalah organisasi resmi pemerintah yang dibentuk ketika tentara sekutu dapat mengalahkan tentara jepang  untuk itu dibentuk jawa Hokokai guna menghadapi situasi tersebut dengan  menggerakkan seluruh rakyat agar membantu jepang dalam melawan Sekutu.

ü organisasi militer dan semimiliter yang dibentuk jepang

1.      Seinendan

2.      Keibodan

3.      Barisan pelopor

4.      Hizbullah

5.      Heiho

6.      Peta

Pembentukan organisasi tersebut bertujuan untuk mendidik, dan melatih para pemuda untuk menjaga tanah air sekaligus membantu jepang dalam menghadapi perang.

2.  Perbandingan Masa Pendudukan Awal dan Akhir Jepang di Indonesia

Pada masa pendudukan awal Jepang

·        menarik simpati rakyat Indonesia untuk memasukkan budaya dan sifat penduduk Jepang dengan tujuan agar penduduk Indonesia menjadi pembela Jepang

Pada masa pendudukan akhir Jepang

·        memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia untuk tetap menjaga simpati kepada jepang agar tetap membantu melawan sekutu shingga jepang membentuk BPUPKI sebagai bedan perumus kemerdekaan Indonesia Untuk merealisasikan janji tersebut. namun Jepang menyerah kepada sekutu  dan membuat kekosongan kepenguasaan sehingga proklamasi dikumandangkan bansa indonesia tanpa menunggu persetujuan dari jepang

Kebijakan Politik Jepang di Indonesia Kelompok 1

KELOMPOK 1

1.       Dewi Nur Setiyani            (09)

2.       Dita Ayuningrum              (11)

3.       Diyah Fatmawati              (12)

4.       Larasati Satri Sejati          (19)

5.       Nawang Putri Salsabila   (22)

6.       Nur Azizah Febriani         (23)

7.       Reza Agus Dwiyanto       (25)

8.       Salis Nur Aini                      (27)

Masa Pendudukan Jepang di Indonesia dan Segala Kebijakannya

Kedatangan Jepang di Indonesia disambut dengan senang hati oleh rakyat. Jepang disebut sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan dari penguasaan Belanda. Simpati dan dukungan rakyat Indonesia itu nampaknya karena perilaku Jepang yang sangat membenci Belanda. Saat Jepang berada di Indonesia membentuk beberapa kebijakan pokok yang terbagi dalam dua fase yaitu

1.     Kebijakan pokok pada masa awal

Begitu menduduki Indonesia, Jepang mempropagandakan kebijakan pemerintahan yang bersaudara. Jepang menyebut dirinya sebagai saudara tua dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kedatangannya di Indonesia harus dipandang sebagai pelindung yang akan mendatangkan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya, termasuk Indonesia.

Adapun prioritas kebijakan Jepang terhadap Indonesia ialah :
1. Menghapuskan pengaruh Barat
2. Memobilisasikan rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang

Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, pemerintah pendudukan Jepang melakukan :

1. Melarang pemakaian bahasa Belanda dan bahasa Inggris dan memajukan pemakaian bahasa Jepang.
2. Memperkenalkan penggunaan kalender Jepang.
3. Melarang semua kegiatan politik dan membubarkan semua perkumpulan yang ada.

Masa pendudukan Jepang selama 3,5 tahun merupakan suatu periode yang paling menentukan dalam sejarah Indonesia. Pada saat Jepang menyerah, telah berlangsung perubahan luar biasa yang memungkinkan terjadinya revolusi Indonesia.
a. Bidang Pemerintahan
Wilayah Indonesia pada saat itu dibagi atas tiga daerah kekuasaan yaitu:
1) Sumatra dibawah Angkatan Darat ke XXV
2) Jawa dan Madura dibawah Angkatan Darat ke XVI
3) Kalimantan dan Indonesia timur dibawah Angkatan Laut Armada Selatan 2.
Pembagian tersebut membawa pengaruh perkembangan dan kebijakan daerah yang berlainan.

 Untuk menarik simpati dan dukungan rakyat terhadap usaha perang, Jepang memberikan kesempatan rakyat Indonesia dalam urusan pemerintahan dengan cara  membentuk Dewan Penasehat Pusat (Chuo Sangi In) dan Dewan Daerah (Shu Sangi Kai). Sikap ramah dan lunak ini berlanjut, dimana lagu Indonesia Raya dan bendera Merah Putih boleh dikibarkan. Para pemimpin politik yang dipenjara pada masa sebelumnya dibebaskan.
Pada masa itu, ada beberapa organisasi yang di bentuk oleh Jepang, antara lain:

1. Gerakan Tiga A
Pada masa pendudukan Jepang, semua partai politik dibubarkan, kemudian dibentuk organisasi atau perkumpulan baru. Organisasi yang mula-mula dibentuk pada tahun 1942 adalah Gerakan Tiga A.Gerakan tersebut dipimpin oleh Mr. Samsuddin dan Shimizu. Tujuannya untuk menanamkan semangat membela Jepang. Tetapi, pada tahun 1943 gerakan itu dibubarkan karena tidak berhasil.

2. Pusat Tenaga Rakyat (Putera)
Dibentuk pada tanggal 1 Maret 1943. Pemimpinnya terkenal dengan sebutan Empat Serangkai, yaitu : Ir. Soekarno, Drs. Moh Hatta, Ki Hajar Dewantara dan K.H. Mas Mansur.
Tujuannya adalah untuk memberikan pembelaan kepada Jepang. Tetapi bagi tokoh-tokoh Indonesia justru untuk membina kader-kader bangsa dan menggembleng mental rakyat agar mampu berjuang menuju kemerdekaan. Karena Jepang semakin timbul kekhawatiran, maka pada tahun 1944 Putera dibubarkan.

3. Jawa Hokokai (Gerakan Kebangkitan Rakyat Jawa)

Tujuannya untuk menggerakkan seluruh rakyat agar memberikan kebaktiannya kepada kekuasaan Jepang. Rakyat diminta untuk membantu dalam melawan Sekutu.

4. PETA
Pada tanggal 3 Oktober 1943 Jepang membentuk barisan sukarela yang disebut Pembela Tanah Air atau disingkat PETA yang terdiri dari pemuda-pemuda Indonesia yang dilatih sebagai prajurit di bawah pengawasan opsir-opsir Jepang. PETA inilah yang kemudian akan menjadi inti dari Tentara Nasional Indonesia pada zaman Revolusi Kemerdekaan. Tujuannya agar dapat mempertahankan wilayahnya sendiri, apabila sewaktu-waktu Jepang meninggalkan negeri ini. Itulah sebabnya, maka disetiap kabupaten dibentuk PETA. Nama Peta untuk tingkat kabupaten disebut Daidan, dan dikepalai oleh seorang Daidanco.

5. Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI)
Sementara partai-partai politik dibubarkan, Jepang masih memberikan izin untuk berkembangnya sebuah partai Islam, yaitu Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI). Karena organisasi ini bukan merupakan partai politik. Pimpinan MIAI diserahkan kepada Wondoamisena dan K.H. Mas Mansur. Bahkan negara Nippon ini memberikan bantuan, sebab kelompok Islam dinilai paling anti terhadap kekuasaan orang-orang barat. Akan tetapi, pada perkembangannya organisasi ini selalu dicurigai. Akhir tahun 1943 MIAI dibubarkan. Sebagai gantinya dibentuk Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).

6. Barisan Pelopor
Tahun 1944, Jepang semakin terdesak dalam perang Pasifik. Satu demi satu daerah pendudukannya jatuh ke tangan Amerika Serikat. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan rakyat Indonesia, pada tanggal 14 September 1944 dibentuk Barisan Pelopor, sebagai bagian dari Jawa Hokokai. Barisan Pelopor ini merupakan organisasi pemuda pertama di masa penjajahan Jepang yang dibimbing langsung oleh kaum nasionalis Indonesia. Pimpinan organisasi dipegang oleh Ir. Soekarno dibantu oleh R.P. Suroso, Otto Iskandardinata dan Buntaran Martoatmojo.

Melalui berbagai pidato dari para pemimpin nasionalis, Barisan Pelopor berhasil mengobarkan semangat nasional dan rasa persaudaraan di kalangan rakyat. Mereka juga berlatih kesiapsiagaan militer dengan kayu dan bambu runcing.

Kebijakan pendudukan Jepang dengan beberapa organisasi yang dibentuknya, sedikit banyak telah memberikan keuntungan bangsa Indonesia. Organisasi seperti Putera, Jawa Hokokai, Barisan Pelopor, telah dimanfaatkan Bangsa Indonesia untuk membina kader-kader pejuang yang tangguh. Bahkan, secara diam-diam telah digunakan untuk mengobarkan semangat nasionalisme demi perjuangan nasional.

2.     Kebijakan pokok pada masa akhir

Pada akhir tahun 1944,Jepang semakin terdesak karena kekalahannya ketika perang melawan Asia Pasifik. Jepang semakin terpuruk, semangat tempur tentara Jepang makin merosot, persediaan senjata dan amunisi terus berkurang dan banyak kapal perang yang hilang, keadaan semakin diperburuk dengan perlawanan rakyat. Sehingga pada 17 Juli 1944, Jenderal Hideki Tojo diganti oleh Jenderal Koniaki Koiso.  Kemudian pada tanggal  7 September 1944 Jenderal Koiso memberikan kebijakan janji kemerdekaan kepada Indonesia.

 Kebijakan tersebut antara lain:

1.          Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/ BPUPKI

2.          Pada 1 Maret 1945, panglima Jepang Letnan Jenderal Kumakici Horada mengumumkan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekan Indonesia (BPUPKI). Tujuan pembentukan BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan segi politik, ekonomi, dan tata pemerintahan yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara merdeka Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945 diangkalah 67 orang anggota BPUPKI dengan  ketua dr. Rajiman Wedyodiningrat, sebagai wakil ketua diangkat dua orang, yaitu R.P Suroso dan orang Jepang yang bernama Ichibangase. Upacara peresmian BPUPKI dilaksanaklan pada tanggal 28 Mei 1945 dihadiri oleh seluruh anggota dan dua pembesar Jepang yaitu Jenderal Itagaki (Panglima Tentara Wilayah ke-7 yang bermarkas di Singapura dan membawahi tentara-tentara yang bertugas di Indonesia) dan Panglima tentara ke-16 yang baruyaitu Letnan Jenderal Nagano. Sidang-sidang  BPUPKI :

a. Sidang I (29 Mei -1 Juni 1945)
Hasil sidang I ini yaitu membahas rumusan dasar filsafat bagi negara Indonesia merdeka.
Perumus dasar negara Indonesia merdeka yaitu :
1. Mr. Muhammad Yamin (29 mei 1945) ,pokok pikiran : Peri kebangsaan, Peri kemanusiaan, Peri ketuhanan, Peri kerakyatan, Kesejahteraan rakyat.
2. Prof. Dr. Supomo (31 mei 1945) , pokok pikiran : Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan lahir batin, Musyawarah, Keadilan rakyat.
3. Ir.Soekarno (1 juni 1945), pokok pikiran : Kebangsaan, Internasionalisme dan Peri kemanusiaan, Mufakat dan Demokrasi, Kesejahteraan sosial, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian 5 asas ini disebut Pancasila

Pada tanggal 22 Juni 1945, sembilan orang anggota yaitu Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Moh. Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Abdulkahar Muzakir, Wachid Hasyim, Agus Salim dan Abikusno Cokrosuyoso membentuk panitia kecil yang merumuskan asas dan tujuan negara Indonesia merdeka. Rumusan itu dikenal dengan nama Piagam Jakarta yang kelak setelah mengalami sedikit perubahan ketika dijadikan Pembukaan UUD 1945.

b. Sidang II (10-17 Juli 1945)
Hasil sidang yaitu membahas rancangan hukum dasar yang nantinya setelah Indonesia merdeka disahkan menjadi UUD 1945.

Seiring berjalannya BPUPKI pada tanggal 6 Agustus 1945 kota Hirosima dibom atom oleh sekutu dan pada tanggal 7 Agustus 1945 dibubarkannya BPUPKI dan dibentuklah PPKI (Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia).

3.          Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia/PPKI

Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) / Dokuritsu Junbi Inkai yang diketuai Ir. Sukarno dan Moh. Hatta sebagai wakilnya. Pembentukan PPKI sebagai akibat dari bayangan kekalahan Jepang, karena pada tanggal 6 Agustus 1945 kota Hiroshima dibom oleh Sekutu lalu dilanjutkan dengan dibomnya kota Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Dalam situasi demikian tiga pemimpin Indonesia yaitu Ir. Sukarno, Moh. Hatta dan dr. Rajiman Wedyodiningrat dipanggil ke Dalath, Vietnam Selatan oleh Marsekal Darat Terauchi. Ia menyampaikan keputusan pemerintah Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pelaksaaannya setelah persiapan selesai. Wilayah Indonesia yaitu meliputi seluruh Hindia-Belanda.

Akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, dengan demikian berakhirlah Perang Pasifik. Bersamaan itu pula ketiga pemimpin yang pergi ke Dalath telah kembali ke tanah air. Situasi ini dimanfaatkan dengan baik oleh para pejuang nasionalis Indonesia untuk memproklamasikan dirinya sebagai bangsa dan negara yang merdeka. Hingga akhirnya di adakanlah rapat PPKI pada 17 Agustus 1945. Naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia di tandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah pembacan naskah proklamasi maka Indonesia dinyatakan merdeka dan berita kemerdekaan Indonesia di umumkan ke seluruh Indonesia dan dunia lewat alat komunikasi yang dimiliki oleh Jepang.

Setelah proklamasi, PPKI mengadakan beberapa sidang:

 1. Sidang pertama (18 Agustus 1945), hasilnya: Menetapkan Ir.Soekarno dan Moh.Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945, Membentuk KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) sebagai pembantu presiden.
2. Sidang kedua (19 Agustus 1945), hasilnya : Menetapkan 12 departemen dan membagi Indonesia ke dalam 8 provinsi.
3. Sidang ketiga (22 agustus 1945), hasilnya : membentuk BKR (Badan keamanan rakyat), menetapkan PNI (Partai Nasional Indonesia) sebagai partai tunggal, membentuk KNID (komite nasional indonesia daerah)

Perbandingan Masa Pendudukan Awal dan Akhir Jepang di Indonesia
 

1.       Kebijakan masa awal:

·         Jepang berusaha menghilangkah pengaruh social budaya yang dibawa oleh Belanda dan Inggris ke Indonesia

·         Menanamkan kebudayaan jepang di Indonesia

·         Menarik simpati masyarakat agar dapat membentuk pasukan militer dan membantu perjuangan Jepang melawan Sekutu.

2.       Kebijakan masa akhir:

·         Jepang melalui Jenderal  Koiso untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia

·         Jepang membentuk BPUPKI dan PPKI untuk membantu mempersiapkan kemerdekaan bagi Indonesia. Dan puncaknya pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 Jepang di bom oleh Sekutu tepatnya Hiroshima dan Nagasaki pada akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 yang dimanfaatkan oleh Bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Merdekalah Indonesia dan Indonesia akan terus mempertahankam kemerdekaannya . 

Kebijakan Politik Jepang di Indonesia Kelompok 3

 Nama Kelompok 3 :

• Amalia Ninggar ( 04 )
• Anita Ayu Fatmawati (05)
• Denisa M Agustina ( 08 )
• Dyah Ayu S ( 13 )
• Juninda Ratusiwi ( 18 )
• Tri Agustina ( 30 )
• Winda Pratiwi ( 31 )
• Yunita Aprilia ( 32 )

1.     Kebijakan Pemerintah Jepang Di Indonesia

1.     Bidang Politik

Pasukan Jepang selalu berusaha untuk menarik simpati/memikat hati rakyat Indonesia, dengan tujuan agar rakyat Indonesia mau memberikan bantuan kepada Jepang. Dalam usahanya untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang membentuk Organisasi resmi, yaitu:

a.      Gerakan Tiga A

Gerakan ini disebut Gerakan Tiga A, yaitu Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Gerakan ini dipimpin oleh Syamsuddin SH. Namun dalam perkembangannya gerakan ini tidak menarik simpati rakyat Indonesia, sehingga pada tahun 1943 gerakan ini dibubarkan dan digantikan dengan Putera.

b.      Putera (Pusat Tenaga Rakyat)

Organisasi ini dibentuk pada tahun 1943 di bawah pimpinan “empat serangkai” , yaitu Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiyai Haji Mas Mansyur. Pada awalnya, Jepang membentuk gerakan ini untuk menarik perhatian rakyat Indonesia agar bersedia untuk membantu Jepang dalam peperangan yang dilakukan Jepang. Akan tetapi, gerakan/organisasi ini malah menjadi boomerang bagi Jepang. Hal ini disebabkan para anggotanya yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi.

c.       PETA (Pembela Tanah Air)

PETA merupakan organisasi bentukan Jepang yang anggotanya terdiri dari pemuda Indonesia, para pemuda ini dididik dan dilatih kemiliteran oleh pasukan Jepang. Pada awalnya, organisasai ini bertujuan untuk memenuhi kepentingan peperangan Jepang di lautan pasifik, namun dalam perkembangannya organisasi ini malah menguntungkan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan melalui perjuangan fisik. Karena Jepang merasa kedudukannya di Indonesia menjadi berbahaya dengan adanya organisasi itu, maka pada tahun 1944 organisasi itu dibubarkan dan diganti oleh organisasi lain.

2.     Bidang Ekonomi

Untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang dan industrinya, maka Jepang melakukan eksploitasi terhadap sumber kekayaan alam Indonesia. Hal ini berupa eksploitasi dibidang hasil pertanian, perkebunan, hutan, bahan Tambang, dan lain-lain. Kekayaan alam yang diambil Jepang dari hasil menguras kekayaan alam Indonesia ini hanya untuk kepentingan perang Jepang tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat.Sebagai dampak dari eksploitasi besar-besaran sumber kekayaan alam Indonesia adalah kesengsaraan rakyat Indonesia berupa kekurangan sandang, pangan serta menderita kemiskinan. Kekayaan alam yang diambil Jepang dari hasil menguras kekayaan alam Indonesia ini hanya untuk kepentingan perang Jepang tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat.Sebagai dampak dari eksploitasi besar-besaran sumber kekayaan alam Indonesia adalah kesengsaraan rakyat Indonesia berupa kekurangan sandang, pangan serta menderita kemiskinan. Rakyat hidup serba kekurangan , kelaparan karena sumber makanan diangkut Jepang untuk konsumsi tentaranya. Untuk pakaianpun rakyat menggunakan bahan yang tidak layak pakai seperti goni yang keras dan kasar. Hal in terjadi karena kapas yang seharusnya dijadikan kain atau pakaian ternyata dibawa ke Jepang untuk diolah demi kepentingan Jepang itu sendiri. 

Hal-hal yang diberlakukan dalam sistem pengaturan ekonomi pemerintah Jepang adalah sebagai berikut: 

• Kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang maka seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang. Jepang menyita seluruh hasil perkebunan, pabrik, Bank dan perusahaan penting. Banyak lahan pertanian yang terbengkelai akibat titik berat kebijakan difokuskan pada ekonomi dan industri perang. Kondisi tersebut menyebabkan produksi pangan menurun dan kelaparan serta kemiskinan meningkat drastis.
• Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Pengawasan tersebut diterapkan pada penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang. Pengendalian harga untuk mencegah meningkatnya harga barang. Pengawasan perkebunan teh, KOPI, KARET, TEBU dan sekaligus memonopoli penjualannya. Pembatasan teh, kopi dan TEMBAKAU, karena tidak langsung berkaitan dengan kebutuhan perang. Monopoli TEBU dan GULA, pemaksaan menanam pohon jarak dan kapas pada lahan pertanian dan perkebunan merusak tanah.
• Menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki (memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang). Konsekuensinya tugas rakyat beserta semua kekayaan dikorbankan untuk kepentingan perang. Hal ini jelas amat menyengsarakan rakyat baik fisik maupun material.

Pada tahun 1944, kondisi politis dan militer Jepang mulai terdesak, sehingga tuntutan akan kebutuhan bahan-bahan perang makin meningkat. Untuk mengatasinya pemerintah Jepang mengadakan kampanye penyerahan bahan pangan dan barang secara besar-besaran melalui Jawa Hokokai dan Nagyo Kumiai (koperasi pertanian), serta instansi resmi pemerintah. Rakyat dibebankan menyerahkan bahan makanan 30% untuk pemerintah, 30% untuk lumbung desa dan 40% menjadi hak pemiliknya.

3.      Bidang Pendidikan

Kebijakan yang diterapkan pemerintah Jepang di bidang pendidikan adalah menghilangkan diskriminasi/perbedaan yang diterapkan Belanda. Pada pemerintaha Jepang, siapa saja boleh mengenyam/merasakan pendidikan. Rakyat dari lapisan manapun berhak untuk mengenyam pendidikan formal. Jepang juga menerapkan jenjang pendidikan formal seperti di negaranya yaitu: SD 6 tahun, SMP 3 tahun dan SMA 3 tahun. Sistem ini masih diterapkan oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini. Satu hal yang melemahkan dari aspek pendidikan adalah sistem pengajaran dan kurikulum disesuaikan untuk kepentingan perang. Siswa memiliki kewajiban mengikuti latihan dasar kemiliteran dan mampu menghapal lagu kebangsaan Jepang. Begitu pula dengan para gurunya, diwajibkan untuk menggunakan bahasa Jepang dan Indonesia sebagai pengantar di sekolah menggantikan bahasa Belanda. Untuk itu para guru wajib mengikuti kursus bahasa Jepang yang diadakan.

4.      Bidang Sosial Budaya

Dibidang sosial, kehadiran Jepang selain membuat rakyat menderita kemiskinan karena kekurangan sumber daya alam, hal lain juga terjadi yang berupa pemanfaatan sumber daya manusia. Pengerahan tenaga manusia untuk melakukan kerja paksa (Romusha) serta dilibatkannya para pemuda untuk masuk dalam organisasi militer maupun semi militer.

Dibidang budaya terjadi keharusan menggunakan bahasa Jepang di samping bahasa Indonesia. Rakyat juga diharuskan membungkukan badan kearah timur sebagai tanda hormat kepada kaisar di Jepang pada setiap pagi hari (Seikerei). Hal ini tentu saja sangat menyinggung rakyat Indonesia yang mayoritas muslim, karena dianggap menyembah kepada kaisar Jepang yang dianggap sebagai keturunan dewa matahari, padahal orang muslim hanya melakukan penghormatan kepada Allah SWT.

4. Bidang Militer

Dalam rangka memperkuat kedudukan dalam Perang Pasifik, Jepang melakukan mobilisasi para pemuda untuk dibina dalam latihan militer. Oleh karena itu Jepang membentuk organisasiorganisasi semimiliter dan organisasi militer

2. Kebijakan Jepang Pada Masa Awal Dengan Masa Akhir Pendudukan Di Indonesia

Selama kurun waktu 1944-1945 kebijakan Jepang lebih ditekankan untuk meraih simpati rakyat seperti dengan menambah orang-orang Indonesia yang terlibat dalam bidang pemerintahan. Salah satunya dengan mengangkat wakil residen dari orang Indonesia. Para penasihat ( sanyo ) dihimpun dalam sebuah majelis tinggi ( Dewan Sanyo, Dewan Penasihat ) dan Dewan Penasihat Pusat yang mempunyai wewenang konsultatif lebih luas. Kemudian, Jepang juga membentuk BPUPKI ( Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ) pada Maret 1945. Pembentukan BPUPKI di latar belakangi sebagai langkah Jepang untuk mengembalikan kewibawaannya di mata rakyat Indonesia ketika posisi Jepang berada diambang kekalahan. Langkah tersebut digunakan untuk memenuhi janji terhadap rakyat Indonesia tentang kemerdekaan. Tokoh-tokoh Indonesia dari berbagai aliran di libatkan dalam kepengurusuan BPUPKI. Mereka antara lain : Radjiman Widyodiningrat, Ir.Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Muhammad Yamin.

Nagasaki dan Hiroshima, pemerintah Jepang memusatkan konsentrasinya untuk mempertahankan wilayah pendudukannya, termasuk Indonesia dari ancaman lawannya khususnya Belanda. Pada akhir bulan Juli 1945, Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang mengadakan pertemuan untuk merencanakan pengalihan perekonomian ke tangan bangsa Indonesia. Jawa akan diberi kemerdekaan pada awal bulan September, sementara daerah lainnya menyusul. Langkah terakhir pendudukan Jepang di Indonesia yaitu dengan membentuk PPKI ( Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ) pada tanggal 7 Agustus 1945. Ketika Jepang benar-benar takluk pada Sekutu, pihak panglima tertinggi Jepang, Jenderal Terauchi Hisaichi menjanjikan kemerdekaan bagi seluruh wilayah Indonesia dan menunjuk Soekarno-Hatta sebagai ketua dan wakil ketua dalam kepanitiaan tersebut.

Ditulis Oleh Brilian Adam Kalismala ( XI MIPA 6 - 06 )

Kebijakan Politik Jepang di Indonesia Kelompok 4

Kelompok 4 :

• Aditya Candra Febrianti (01)
• Brilian Adam Kalismala (06)
• Chita Wibowo (07)
• Ilham Muhammad Azhar (15)
• Irfan Muhyiddin Hanif (16)
• Nafera Triana Swastika (21)
• Rahmawati Sukma Wardani (24)

A. Kebijakan Politik Pada Masa Pendudukan Jepang di Indonesia

• Bidang Politik

Pemerintah militer Jepang melarang berdirinya partai-partai politik di Indonesia. Semua organisai politik yang tumbuh pada zaman Belanda dibubarkan kecuali Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI). MIAI tidak dibubarkan oleh Jepang karena pada prinsipnya Jepang dan MIAI sama, yaitu menolak Barat. Kegiatan politik Pergerakan Nasional Indonesia dikendalikan oleh Jepang dengan tujuan untuk membantu Jepang dalam perang. Jepang berusaha untuk mengerahkan semua orang demi usaha perangnya.

• Bidang Ekonomi

Kegiatan ekomoni masyarakat Indonesia pada masa Jepang diarahkan untuk kepentingan Jepang. Jepang berusaha untuk menguasai dan mendapatkan semua sumber-sumber bahan mentah untuk industri Jepang. Jepang dalam rangka untuk mewujudkan ambisinya melaksanakan konsep ekonomi Hakko ichiu bahwa Jepang berkeinginan untuk menjadikan seluruh kawasn Asia Pacifik ada di bawah kendali Jepang dengan Asia Pacifik Timur Raya.

• Bidang Pendidikan

Kegiatan pendidikan pada zaman pendudukan Jepang mengalami penurunan yang drasts. Penurunan itu meliputi jumlah sekolah, jumlah murid, dan jumlah guru. Pada zaman Jepang untuk sekolah dasar hanya ada satu macam yaitu sekolah dasar lima tahun, sistem pengajaran dan kurikulumnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan perang. Murid-murid diwajibkan masuk organisasi murid (pelajar yang disebut Gakutotai) mereka wajib mengikuti pelatihan dasar kemiliteran, juga wajib melakukan kerja bhakti (kinrohosy) antara lain mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk perang, misalnya menanam pohon jarak, menyiangi sawah, membasmi hama.

• Bidang Sosial Budaya

Dibidang sosial, kehadiran Jepang selain membuat rakyat menderita kemiskinan karena kekurangan sumber daya alam, hal lain juga terjadi yang berupa pemanfaatan sumber daya manusia. Pengerahan tenaga manusia untuk melakukan kerja paksa (Romusha) serta dilibatkannya para pemuda untuk masuk dalam organisasi militer maupun semi militer.

Dibidang budaya terjadi keharusan menggunakan bahasa Jepang di samping bahasa Indonesia. Rakyat juga diharuskan membungkukan badan kearah timur sebagai tanda hormat kepada kaisar di Jepang pada setiap pagi hari (Seikerei). Hal ini tentu saja sangat menyinggung rakyat Indonesia yang mayoritas muslim, karena dianggap menyembah kepada kaisar Jepang yang dianggap sebagai keturunan dewa matahari, padahal orang muslim hanya melakukan penghormatan kepada Allah SWT.

B. Perbandingan Kebijakan Jepang Pada Masa Awal dengan Masa Akhir Pendudukan di Indonesia

• Masa Awal

1. Mengklaim dirinya sebagai saudara tua bangsa Indonesia yang datang untuk melepaskan bangsa Indonesia dari cengkeraman penjajahan Belanda.
2. Memperdengarkan lagu Indonesia Raya dengan intensitas yang sering pada siaran radio Tokyo.
3. Membebaskan para tokoh pemimpin bangsa Indonesia yang diasingkan oleh Belanda, seperti ; Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta.
4. Melakukan propaganda Gerakan Tiga A, yang meliputi :
   a. Nipon Cahaya Asia
   b. Nipon Pelindung Asia
   c. Nipon Pemimpin Asia
5. Melarang penggunaan bahasa Belanda dan mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia dalam percakapan resmi Berbagai bentuk cara pemerintah bala tentara Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia pada masa awal kedatangannya di Indonesia, cukup mendapat sambutan yang baik dari bangsa Indonesia, apalagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Jawa sangat percaya pada “Jongko Joyoboyo” (Ramalan Joyoboyo) yang menyebutkan akan  datangnya “Jago wiring kuning cebol kepalang soko wetan” yang akan berkuasa di Jawa seumur jagung. Namun kedatangan pasukan Jepang dengan segala propagandanya tersebut merupakan mimpi buruk bangsa Indonesia yang mengharapkan terbebas dari belenggu penjajahan.

• Masa Akhir

1. Pemerasan Sumber Daya Alam
   Cara¬cara Jepang untuk mengeruk kekayaan alam / bahan mentah guna kepentingan industri perang diantaranya :
   a. Semua harta peninggalan Belanda di Indonesia disita.
   b. Melakukan monopli penjualan hasil perkebunan.
   c. Melancarkan kampanye pengerahan barang-barang dan menambah bahan pangan secara besar-besaran.
   d. Tanaman perkebunan yang tidak berguna dimusnahkan dan diganti dengan tanaman pangan.
   e. Rakyat hanya boleh memiliki 40 % dari hasil panen, sedangkan yang 60 % harus diserahkan kepada Jepang.
   f. Rakyat dibebani tambahan untuk menanam pohon jarak sebagai bahan minyak pelumas senjata dan mesin perang.
2. Pemerasan Sumbar Daya Manusia
   Untuk memanfaatkan tenaga bangsa Indonesia dalam membantu kepentingan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, pemerintah bala tentara Jepang melaksanakan Romusha yaitu bentuk kerja paksa seperti halnya pada masa pemerintahan Hindia Belanda (Kerja Rodi) juga terjadi pada masa pendudukan bala tentara Jepang, yang disebut dengan Romusha. Para tenaga kerja paksa ini dipaksa sebagai tenaga pengangkut bahan tambang (batu bara) , pembuatan rel kereta api serta mengangkut hasil hasil perkebunan.Tidak terhitung berapa ratus ribu bahkan jutaan rakyat Indonesia yang menjadi korban romusha. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia terhadap Romusha, Jepang menyebut romusha sebagai “Pahlawan Pekerja/Prajurit Ekonomi”

Ditulis oleh Brilian Adam K ( 06 / XI MIPA 6 )