Kebijakan Politik Jepang di Indonesia Kelompok 1

KELOMPOK 1

1.       Dewi Nur Setiyani            (09)

2.       Dita Ayuningrum              (11)

3.       Diyah Fatmawati              (12)

4.       Larasati Satri Sejati          (19)

5.       Nawang Putri Salsabila   (22)

6.       Nur Azizah Febriani         (23)

7.       Reza Agus Dwiyanto       (25)

8.       Salis Nur Aini                      (27)

Masa Pendudukan Jepang di Indonesia dan Segala Kebijakannya

Kedatangan Jepang di Indonesia disambut dengan senang hati oleh rakyat. Jepang disebut sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan dari penguasaan Belanda. Simpati dan dukungan rakyat Indonesia itu nampaknya karena perilaku Jepang yang sangat membenci Belanda. Saat Jepang berada di Indonesia membentuk beberapa kebijakan pokok yang terbagi dalam dua fase yaitu

1.     Kebijakan pokok pada masa awal

Begitu menduduki Indonesia, Jepang mempropagandakan kebijakan pemerintahan yang bersaudara. Jepang menyebut dirinya sebagai saudara tua dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kedatangannya di Indonesia harus dipandang sebagai pelindung yang akan mendatangkan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya, termasuk Indonesia.

Adapun prioritas kebijakan Jepang terhadap Indonesia ialah :
1. Menghapuskan pengaruh Barat
2. Memobilisasikan rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang

Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, pemerintah pendudukan Jepang melakukan :

1. Melarang pemakaian bahasa Belanda dan bahasa Inggris dan memajukan pemakaian bahasa Jepang.
2. Memperkenalkan penggunaan kalender Jepang.
3. Melarang semua kegiatan politik dan membubarkan semua perkumpulan yang ada.

Masa pendudukan Jepang selama 3,5 tahun merupakan suatu periode yang paling menentukan dalam sejarah Indonesia. Pada saat Jepang menyerah, telah berlangsung perubahan luar biasa yang memungkinkan terjadinya revolusi Indonesia.
a. Bidang Pemerintahan
Wilayah Indonesia pada saat itu dibagi atas tiga daerah kekuasaan yaitu:
1) Sumatra dibawah Angkatan Darat ke XXV
2) Jawa dan Madura dibawah Angkatan Darat ke XVI
3) Kalimantan dan Indonesia timur dibawah Angkatan Laut Armada Selatan 2.
Pembagian tersebut membawa pengaruh perkembangan dan kebijakan daerah yang berlainan.

 Untuk menarik simpati dan dukungan rakyat terhadap usaha perang, Jepang memberikan kesempatan rakyat Indonesia dalam urusan pemerintahan dengan cara  membentuk Dewan Penasehat Pusat (Chuo Sangi In) dan Dewan Daerah (Shu Sangi Kai). Sikap ramah dan lunak ini berlanjut, dimana lagu Indonesia Raya dan bendera Merah Putih boleh dikibarkan. Para pemimpin politik yang dipenjara pada masa sebelumnya dibebaskan.
Pada masa itu, ada beberapa organisasi yang di bentuk oleh Jepang, antara lain:

1. Gerakan Tiga A
Pada masa pendudukan Jepang, semua partai politik dibubarkan, kemudian dibentuk organisasi atau perkumpulan baru. Organisasi yang mula-mula dibentuk pada tahun 1942 adalah Gerakan Tiga A.Gerakan tersebut dipimpin oleh Mr. Samsuddin dan Shimizu. Tujuannya untuk menanamkan semangat membela Jepang. Tetapi, pada tahun 1943 gerakan itu dibubarkan karena tidak berhasil.

2. Pusat Tenaga Rakyat (Putera)
Dibentuk pada tanggal 1 Maret 1943. Pemimpinnya terkenal dengan sebutan Empat Serangkai, yaitu : Ir. Soekarno, Drs. Moh Hatta, Ki Hajar Dewantara dan K.H. Mas Mansur.
Tujuannya adalah untuk memberikan pembelaan kepada Jepang. Tetapi bagi tokoh-tokoh Indonesia justru untuk membina kader-kader bangsa dan menggembleng mental rakyat agar mampu berjuang menuju kemerdekaan. Karena Jepang semakin timbul kekhawatiran, maka pada tahun 1944 Putera dibubarkan.

3. Jawa Hokokai (Gerakan Kebangkitan Rakyat Jawa)

Tujuannya untuk menggerakkan seluruh rakyat agar memberikan kebaktiannya kepada kekuasaan Jepang. Rakyat diminta untuk membantu dalam melawan Sekutu.

4. PETA
Pada tanggal 3 Oktober 1943 Jepang membentuk barisan sukarela yang disebut Pembela Tanah Air atau disingkat PETA yang terdiri dari pemuda-pemuda Indonesia yang dilatih sebagai prajurit di bawah pengawasan opsir-opsir Jepang. PETA inilah yang kemudian akan menjadi inti dari Tentara Nasional Indonesia pada zaman Revolusi Kemerdekaan. Tujuannya agar dapat mempertahankan wilayahnya sendiri, apabila sewaktu-waktu Jepang meninggalkan negeri ini. Itulah sebabnya, maka disetiap kabupaten dibentuk PETA. Nama Peta untuk tingkat kabupaten disebut Daidan, dan dikepalai oleh seorang Daidanco.

5. Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI)
Sementara partai-partai politik dibubarkan, Jepang masih memberikan izin untuk berkembangnya sebuah partai Islam, yaitu Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI). Karena organisasi ini bukan merupakan partai politik. Pimpinan MIAI diserahkan kepada Wondoamisena dan K.H. Mas Mansur. Bahkan negara Nippon ini memberikan bantuan, sebab kelompok Islam dinilai paling anti terhadap kekuasaan orang-orang barat. Akan tetapi, pada perkembangannya organisasi ini selalu dicurigai. Akhir tahun 1943 MIAI dibubarkan. Sebagai gantinya dibentuk Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).

6. Barisan Pelopor
Tahun 1944, Jepang semakin terdesak dalam perang Pasifik. Satu demi satu daerah pendudukannya jatuh ke tangan Amerika Serikat. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan rakyat Indonesia, pada tanggal 14 September 1944 dibentuk Barisan Pelopor, sebagai bagian dari Jawa Hokokai. Barisan Pelopor ini merupakan organisasi pemuda pertama di masa penjajahan Jepang yang dibimbing langsung oleh kaum nasionalis Indonesia. Pimpinan organisasi dipegang oleh Ir. Soekarno dibantu oleh R.P. Suroso, Otto Iskandardinata dan Buntaran Martoatmojo.

Melalui berbagai pidato dari para pemimpin nasionalis, Barisan Pelopor berhasil mengobarkan semangat nasional dan rasa persaudaraan di kalangan rakyat. Mereka juga berlatih kesiapsiagaan militer dengan kayu dan bambu runcing.

Kebijakan pendudukan Jepang dengan beberapa organisasi yang dibentuknya, sedikit banyak telah memberikan keuntungan bangsa Indonesia. Organisasi seperti Putera, Jawa Hokokai, Barisan Pelopor, telah dimanfaatkan Bangsa Indonesia untuk membina kader-kader pejuang yang tangguh. Bahkan, secara diam-diam telah digunakan untuk mengobarkan semangat nasionalisme demi perjuangan nasional.

2.     Kebijakan pokok pada masa akhir

Pada akhir tahun 1944,Jepang semakin terdesak karena kekalahannya ketika perang melawan Asia Pasifik. Jepang semakin terpuruk, semangat tempur tentara Jepang makin merosot, persediaan senjata dan amunisi terus berkurang dan banyak kapal perang yang hilang, keadaan semakin diperburuk dengan perlawanan rakyat. Sehingga pada 17 Juli 1944, Jenderal Hideki Tojo diganti oleh Jenderal Koniaki Koiso.  Kemudian pada tanggal  7 September 1944 Jenderal Koiso memberikan kebijakan janji kemerdekaan kepada Indonesia.

 Kebijakan tersebut antara lain:

1.          Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/ BPUPKI

2.          Pada 1 Maret 1945, panglima Jepang Letnan Jenderal Kumakici Horada mengumumkan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekan Indonesia (BPUPKI). Tujuan pembentukan BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan segi politik, ekonomi, dan tata pemerintahan yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara merdeka Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945 diangkalah 67 orang anggota BPUPKI dengan  ketua dr. Rajiman Wedyodiningrat, sebagai wakil ketua diangkat dua orang, yaitu R.P Suroso dan orang Jepang yang bernama Ichibangase. Upacara peresmian BPUPKI dilaksanaklan pada tanggal 28 Mei 1945 dihadiri oleh seluruh anggota dan dua pembesar Jepang yaitu Jenderal Itagaki (Panglima Tentara Wilayah ke-7 yang bermarkas di Singapura dan membawahi tentara-tentara yang bertugas di Indonesia) dan Panglima tentara ke-16 yang baruyaitu Letnan Jenderal Nagano. Sidang-sidang  BPUPKI :

a. Sidang I (29 Mei -1 Juni 1945)
Hasil sidang I ini yaitu membahas rumusan dasar filsafat bagi negara Indonesia merdeka.
Perumus dasar negara Indonesia merdeka yaitu :
1. Mr. Muhammad Yamin (29 mei 1945) ,pokok pikiran : Peri kebangsaan, Peri kemanusiaan, Peri ketuhanan, Peri kerakyatan, Kesejahteraan rakyat.
2. Prof. Dr. Supomo (31 mei 1945) , pokok pikiran : Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan lahir batin, Musyawarah, Keadilan rakyat.
3. Ir.Soekarno (1 juni 1945), pokok pikiran : Kebangsaan, Internasionalisme dan Peri kemanusiaan, Mufakat dan Demokrasi, Kesejahteraan sosial, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian 5 asas ini disebut Pancasila

Pada tanggal 22 Juni 1945, sembilan orang anggota yaitu Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Moh. Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Abdulkahar Muzakir, Wachid Hasyim, Agus Salim dan Abikusno Cokrosuyoso membentuk panitia kecil yang merumuskan asas dan tujuan negara Indonesia merdeka. Rumusan itu dikenal dengan nama Piagam Jakarta yang kelak setelah mengalami sedikit perubahan ketika dijadikan Pembukaan UUD 1945.

b. Sidang II (10-17 Juli 1945)
Hasil sidang yaitu membahas rancangan hukum dasar yang nantinya setelah Indonesia merdeka disahkan menjadi UUD 1945.

Seiring berjalannya BPUPKI pada tanggal 6 Agustus 1945 kota Hirosima dibom atom oleh sekutu dan pada tanggal 7 Agustus 1945 dibubarkannya BPUPKI dan dibentuklah PPKI (Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia).

3.          Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia/PPKI

Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) / Dokuritsu Junbi Inkai yang diketuai Ir. Sukarno dan Moh. Hatta sebagai wakilnya. Pembentukan PPKI sebagai akibat dari bayangan kekalahan Jepang, karena pada tanggal 6 Agustus 1945 kota Hiroshima dibom oleh Sekutu lalu dilanjutkan dengan dibomnya kota Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Dalam situasi demikian tiga pemimpin Indonesia yaitu Ir. Sukarno, Moh. Hatta dan dr. Rajiman Wedyodiningrat dipanggil ke Dalath, Vietnam Selatan oleh Marsekal Darat Terauchi. Ia menyampaikan keputusan pemerintah Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pelaksaaannya setelah persiapan selesai. Wilayah Indonesia yaitu meliputi seluruh Hindia-Belanda.

Akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, dengan demikian berakhirlah Perang Pasifik. Bersamaan itu pula ketiga pemimpin yang pergi ke Dalath telah kembali ke tanah air. Situasi ini dimanfaatkan dengan baik oleh para pejuang nasionalis Indonesia untuk memproklamasikan dirinya sebagai bangsa dan negara yang merdeka. Hingga akhirnya di adakanlah rapat PPKI pada 17 Agustus 1945. Naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia di tandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah pembacan naskah proklamasi maka Indonesia dinyatakan merdeka dan berita kemerdekaan Indonesia di umumkan ke seluruh Indonesia dan dunia lewat alat komunikasi yang dimiliki oleh Jepang.

Setelah proklamasi, PPKI mengadakan beberapa sidang:

 1. Sidang pertama (18 Agustus 1945), hasilnya: Menetapkan Ir.Soekarno dan Moh.Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945, Membentuk KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) sebagai pembantu presiden.
2. Sidang kedua (19 Agustus 1945), hasilnya : Menetapkan 12 departemen dan membagi Indonesia ke dalam 8 provinsi.
3. Sidang ketiga (22 agustus 1945), hasilnya : membentuk BKR (Badan keamanan rakyat), menetapkan PNI (Partai Nasional Indonesia) sebagai partai tunggal, membentuk KNID (komite nasional indonesia daerah)

Perbandingan Masa Pendudukan Awal dan Akhir Jepang di Indonesia
 

1.       Kebijakan masa awal:

·         Jepang berusaha menghilangkah pengaruh social budaya yang dibawa oleh Belanda dan Inggris ke Indonesia

·         Menanamkan kebudayaan jepang di Indonesia

·         Menarik simpati masyarakat agar dapat membentuk pasukan militer dan membantu perjuangan Jepang melawan Sekutu.

2.       Kebijakan masa akhir:

·         Jepang melalui Jenderal  Koiso untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia

·         Jepang membentuk BPUPKI dan PPKI untuk membantu mempersiapkan kemerdekaan bagi Indonesia. Dan puncaknya pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 Jepang di bom oleh Sekutu tepatnya Hiroshima dan Nagasaki pada akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 yang dimanfaatkan oleh Bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Merdekalah Indonesia dan Indonesia akan terus mempertahankam kemerdekaannya .